Tunjangan BPD di Jombang, terendah dibandingkan daerah lain dan belum mengalami penyesuaian selama 2 tahun terakhir.
JOMBANG, NusantaraPosOnline.com-Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Jombang kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi advokasi resmi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam agenda pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) Abpednas Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Tembelang, Abpednas secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan evaluasi terhadap kebijakan tunjangan BPD yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan, lantaran tidak mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir.
Pelantikan PAC Abpednas Kecamatan Kesamben dan Tembelang, termasuk pengurus Srikandi PAC, berlangsung di Pendopo Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Minggu (28/12/2025). Dalam kepengurusan tersebut, Sri Sarjono dipercaya sebagai Ketua PAC Abpednas Kecamatan Tembelang, sedangkan PAC Kecamatan Kesamben dipimpin oleh Suwanan Nur Abidin.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Tembelang A. Fahruddin Fauizi, perwakilan Ketua PKDI Jombang, Camat Kesamben yang diwakili Kasi PMD Hermianto, S.E., serta jajaran pengurus DPC Abpednas Kabupaten Jombang.
Ketua PAC Abpednas Kecamatan Tembelang, Sri Sarjono, menyampaikan bahwa Abpednas hadir sebagai wadah konsolidasi dan perjuangan aspirasi BPD, bukan sekadar organisasi profesi semata.
“Abpednas menjadi ruang bersama bagi BPD untuk menyatukan suara dan memperjuangkan kepentingan secara terorganisir. Antusiasme anggota hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” katanya.
Senada, Ketua PAC Abpednas Kecamatan Kesamben, Suwanan Nur Abidin, mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan peran Abpednas di tingkat kecamatan.
Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Jombang, Akhmad Zazuli, menekankan bahwa pengurus PAC yang baru dilantik harus mampu menjalankan peran strategis sebagai garda terdepan organisasi.
“PAC adalah ujung tombak perjuangan Abpednas. Jaga integritas organisasi dan pastikan Abpednas benar-benar hadir untuk membela kepentingan BPD,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Tembelang A. Fahruddin Fauizi menekankan pentingnya membangun sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa agar roda pemerintahan desa berjalan harmonis.
“BPD merupakan unsur penting dalam pemerintahan desa. Melalui Abpednas, komunikasi dan silaturahmi harus terus diperkuat supaya tidak muncul gesekan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa akhir Desember merupakan batas penetapan APBDes, sehingga kerja sama antara BPD dan pemerintah desa harus dilandasi profesionalisme.
Tunjangan BPD di Jombang terendah dibanding daerah lain
Sorotan utama disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum DPC Abpednas Kabupaten Jombang, Efendi Dwi Cahyono, Ia menyebut bahwa tunjangan BPD di Kabupaten Jombang saat ini termasuk yang terendah dibandingkan daerah lain dan belum mengalami penyesuaian selama dua tahun terakhir.
“Kondisi ini perlu segera dievaluasi. Tunjangan BPD Jombang berada di peringkat kedua terendah, sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Efendi menambahkan, kesejahteraan yang tidak memadai berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan legislasi BPD di tingkat desa. Oleh sebab itu, Abpednas mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang bersama DPRD untuk melakukan kajian ulang dan merumuskan kebijakan tunjangan BPD yang lebih adil dan proporsional.
“Abpednas akan terus mengawal aspirasi BPD melalui jalur konstitusional dan dialog yang konstruktif demi memperkuat tata kelola pemerintahan desa,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Riska
