JOMBANG, beritadesa.com-Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang sukses menyelenggarakan dua agenda strategis, yakni Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan Forum Konsultasi Publik Reviu Standar Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Rabu, (18/2/2026) siang.
Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Endro Wahyudi, S.STP., M.KP beserta para pejabat struktural, serta mengundang berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, mulai dari perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, hingga mitra media.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo menegaskan bahwa Forum Renja ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan program kerja tahun 2027 dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang.
“Melalui forum ini, kami membuka ruang dialog seluas-luasnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang kami rancang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap masukan masyarakat guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Endro Wahyudi.
Selain fokus pada perencanaan tahun 2027, pertemuan ini juga menjadi ajang Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mereviu Standar Pelayanan Publik tahun 2026.
Dinas Kominfo melakukan evaluasi terhadap layanan yang ada guna menyesuaikan dengan kebutuhan publik terkini dan perkembangan teknologi informasi. Beberapa poin yang dicermati dalam diskusi tersebut antara lain:
Penyelarasan Program: Menyesuaikan kegiatan rutin dengan arah kebijakan strategis daerah.
Transparansi Layanan: Memastikan standar pelayanan publik mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
Penyerapan Aspirasi: Menampung kritik dan saran dari pemangku kepentingan sebagai bahan perbaikan pelayanan kedepan.
Dengan terselenggaranya forum tersebut, Dinas Kominfo berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Jombang, sekaligus memastikan kualitas layanan publik tetap prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (*)
Editor : Maya
