“Program bantuan guru honorer itu senilai Rp 300 ribu untuk masing-masing guru yang diberikan secara per bulan,” Kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti
JAKARTA, beritadesa.com-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan akan memberikan tunjangan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan kepada guru honorer berpenghasilan rendah.
Hala tersebut oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti usai menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).
“Program bantuan guru honorer itu senilai Rp 300 ribu untuk masing-masing guru yang diberikan secara per bulan,” ujar Abdul Mu’ti. Jumat (2/5/2025).
Mu’ti menuturkan, tunjangan guru honorer ini rencananya akan mulai ditransfer pada tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli 2025. Nantinya, diperkirakan akan ada sebanyak 310.000 guru honorer di seluruh Indonesia yang akan menerima tunjangan tersebut.
“Tahun ini kita mulai pada tahun ajaran baru, bulan Juli dan itu yang menerima sekitar 310.000 guru di Indonesia,” papar Mu’ti, memberikan kepastian waktu dimulainya program tunjangan ini.
Tak hanya memberikan tunjangan bagi guru honorer, pemerintah juga menunjukkan perhatiannya terhadap peningkatan kualifikasi guru dengan memberikan bantuan pendidikan bagi guru untuk menempuh pendidikan di jenjang Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1).
“Program bantuan pendidikan untuk studi D4 atau S1 bagi guru yang belum D4 atau S1 masing-masing Rp 3.000.000 per semester,” terang Mu’ti, menjelaskan bentuk bantuan pendidikan yang akan diberikan.
Mu’ti memaparkan, bantuan pendidikan ini akan memiliki tiga skema khusus yang akan menyasar sekitar 12.000 guru di seluruh Indonesia. Skema ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kondisi pendidikan guru.
“Kriterianya guru yang belum D4 dan S1, skemanya ada tiga. Yang pertama adalah guru yang dia sudah D2 atau D3 dengan nanti programnya bisa ada program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau,” jelas Mu’ti, menerangkan salah satu skema bantuan pendidikan.
“Bisa juga ada guru yang sebenarnya sudah D4 atau S1 tapi belum terdaftar karena mungkin pada saat kuliah itu ada persoalan administrasi. Nanti kita usahakan untuk kita bisa upgrade. Bekerja sama dengan BKN, sudah ada MoU,” sambungnya, menjelaskan skema lain untuk membantu guru yang terkendala masalah administrasi.
Selanjutnya, tunjangan atau bantuan pendidikan juga akan diberikan kepada guru yang belum pernah menempuh kuliah Diploma 4 atau Sarjana melalui skema kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau melalui perkuliahan daring (online), sehingga memudahkan akses bagi para guru honorer di berbagai wilayah. (*)
Pewarta : Marwan
