Pemerintah menilai MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, karena merupakan bagian dari kontrak politik Presiden Prabowo yang telah disampaikan saat kampanye Pilpres 2024 lalu.
JAKARTA, beritadesa.com-Pemerintah melalui Badan Komunikasi (Bakom) RI memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan meski menuai berbagai gelombang protes, gelaran demonstrasi dimana-mana, hingga sorotan terkait dugaan tata kelola dan korupsi.
Badan Komunikasi (Bakom) RI menyatakan, bahwa program MBG merupakan bagian dari visi, misi, dan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan kepada rakyat saat kampanye pemilihan presiden tahun 2024 lalu.
Karena itulah, pemerintah menilai MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, dan dipastikan program MBG tetap menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari, dikutif pada Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Qodari, program MBG lahir dari tujuan yang mulia, yakni mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani karena berpotensi memengaruhi tumbuh kembang generasi muda.
Meski mengakui pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan, Qodari menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program. Sebaliknya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar pelaksanaannya semakin optimal.
Ia mengatakan, pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” katanya.
Qodari menambahkan, MBG bukan satu-satunya program yang dijalankan sebagai bagian dari mandat politik Presiden Prabowo. Berbagai kebijakan lain juga dirancang untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dia encontohkan langkah pemerintah dalam menghentikan praktik kecurangan ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Juga, perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah. Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menuntaskan program-program yang telah dijanjikan selama masa jabatannya.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” katanya. (*)
Pewarta : Marwan
