JOMBANG, beritadesa,com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang melayangkan peringatan keras kepada jajaran direksi PT BPR Bank Jombang Perseroda menyusul membengkaknya nilai kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) hingga Rp78 miliar. Selain mendesak percepatan lelang agunan, legislatif juga resmi menahan usulan tambahan penyertaan modal APBD hingga kinerja bank kembali sehat.
Besaran kredit macet tersebut setara dengan rasio NPL sebesar 12,7 persen. Angka ini jauh melampaui ambang batas maksimal rasio kredit bermasalah perbankan yang dikategorikan sehat oleh regulator, yakni di bawah 5 persen.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, menilai kondisi kesehatan Bank Jombang saat ini sedang menurun dan membutuhkan pembenahan serius dari jajaran manajemen.
Peringatan keras itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi kinerja triwulanan, Komisi B DPRD Jombang, bersama direksi Bank Jombang serta OPD Pemkab Jombang terkait, pada Rabu (4/11/2026).
“Kalau melihat progres Bank Jombang, menurut kami kondisinya kurang sehat. NPL-nya sekitar 12,7 persen, padahal perbankan yang sehat idealnya memiliki NPL di bawah 5 persen,” tegas Anas Burhani.
Anas meminta jajaran manajemen tidak sekadar menjadikan tingginya angka kredit macet sebagai catatan dalam laporan evaluasi, melainkan segera mengambil tindakan nyata.
“Kredit macetnya sekitar Rp78 miliar. Ini menjadi perhatian kami. Kami ingin Bank Jombang memperbaiki performanya yang semakin hari semakin menurun,” ujarnya.
Selain mendesak percepatan penyelesaian kredit melalui eksekusi dan pelelangan aset agunan milik debitur macet, Komisi B juga mengingatkan agar perbaikan menyentuh aspek tata kelola secara menyeluruh. DPRD bahkan membuka peluang evaluasi hingga pergantian jajaran direksi apabila tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan.
“Kami dorong untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki komunikasi, dan memperbaiki performa Bank Jombang. Jangan sampai Bank Jombang itu baik luarnya, tetapi dalamnya keropos,” cetus Anas.
Sejalan dengan peringatan Komisi B tersebut, DPRD Kabupaten Jombang turut mengambil sikap tegas dengan menahan usulan penambahan penyertaan modal bagi Bank Jombang yang sebelumnya masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah (Perda) tahun 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Jombang sekaligus Ketua Fraksi PKB, Kartiyono, menegaskan bahwa kucuran dana tambahan dari APBD tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menutupi persoalan internal perusahaan.
“Menurut pandangan Komisi B, saat ini belum waktunya melakukan penyertaan modal. Bank Jombang harus terlebih dahulu melakukan upaya penyehatan melalui pembenahan internal. Jangan sedikit-sedikit kemudian meminta penyertaan modal,” tegas Kartiyono.
Tanggapan Manajemen Bank Jombang
Menyikapi tingginya tekanan dan ancaman kredit bermasalah yang juga membayangi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional, manajemen PT BPR Bank Jombang Perseroda menyatakan tengah mengambil langkah mitigasi dan penguatan sistem internal.
Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda, Afandi Nugroho, menjelaskan bahwa pihaknya memperketat analisis penyaluran pembiayaan agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengoptimalkan pemasaran aset agunan secara digital.
“Menghadapi tingginya risiko NPL industri BPR nasional, Bank Jombang mengambil langkah progresif melalui pengetatan analisis kredit berbasis AI (Artificial Intelligence) serta transparansi pemasaran agunan via Info Lelang Digital,” jelas Afandi dalam keterangan resminya.
Selain membenahi sistem seleksi kredit sejak awal, manajemen Bank Jombang juga memastikan adanya pendampingan langsung kepada para debitur agar kualitas portofolio pembiayaan dapat kembali membaik.
“Kami memadukan kecanggihan sistem Loan Origination System dengan pendampingan langsung bagi debitur potensial agar kualitas portofolio tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
Pewarta: Safri Nawawi
