Kekhawatiran ini beralasan mengingat pada tahun anggaran 2026, kucuran Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Jombang sudah mengalami penurunan drastis.
JOMBANG, beritadesa.com-Para kepala desa (kades) di Kabupaten Jombang diliputi kekhawatiran menghadapi penyusunan anggaran tahun 2027. Mereka mencemaskan adanya potensi pemangkasan lanjutan terhadap Dana Desa (DD) akibat perubahan kebijakan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Kekhawatiran ini beralasan mengingat pada tahun anggaran 2026, kucuran Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Jombang sudah mengalami penurunan drastis.
Berdasarkan catatan pemerintah desa, total Dana Desa di Jombang anjlok sekitar 67 persen, dari semula Rp 312 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp 102,9 miliar pada 2026.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, Supono, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan November 2026, pemerintah desa masih menunggu rincian resmi pagu Dana Desa 2027 dari Kementerian Keuangan. Pihaknya berharap besaran anggaran tahun depan tidak kembali menyusut.
“Kami tentu berharap pagu Dana Desa tahun 2027 minimal bisa sama dengan tahun 2026 dan tidak kembali dipangkas. Jika turun lagi, ruang gerak pemerintah desa untuk mengeksekusi program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat akan semakin sempit,” ujarnya.
Kecemasan para kades di Jombang juga dipicu oleh arah kebijakan fiskal nasional dalam APBN 2027. Meski pagu Dana Desa secara nasional ditetapkan sebesar Rp 77 triliun, sekitar dua pertiga di antaranya yakni berkisar Rp 34,57 triliun hingga Rp 51 triliun dialokasikan untuk mendukung pembiayaan serta kewajiban program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Skema tersebut membuat porsi Dana Desa reguler yang dapat dikelola secara fleksibel oleh pemerintah desa menyusut tajam menjadi sekitar Rp 25 triliun secara nasional. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kelanjutan proyek infrastruktur dasar di tingkat desa yang belum tuntas pada tahun berjalan.
Di tengah ketidakpastian transfer dari pusat, Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri telah mengesahkan APBD 2027 pada 11 November 2026 dengan mengalokasikan pos Belanja Transfer sebesar Rp 410,96 miliar. Untuk menjaga ritme pembangunan di tingkat akar rumput tetap berjalan, Pemkab Jombang menyiapkan penopang melalui skema Bantuan Keuangan (BK) khusus dalam Program Desa Mantra (Desa Mandiri Sejahtera) guna mendanai infrastruktur lingkungan, operasional RT/RW, hingga penguatan ekonomi desa. (*)
Pewarta: Riska
