Sejumlah fraksi melayangkan catatan keras terkait tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat serta proyeksi defisit anggaran sebesar Rp66,6 miliar.
JOMBANG, beritadesa.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Meski disepakati bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang pada Rabu (11/11/2026), sejumlah fraksi melayangkan catatan keras terkait tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat serta proyeksi defisit anggaran sebesar Rp66,6 miliar.
Sorotan tajam mengenai rapuhnya kemandirian fiskal daerah ini disuarakan oleh perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto. Ia mencatat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang baru menyentuh angka 32,91 persen dari total pendapatan, sementara lebih dari 66 persen sisanya masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat.
Ama mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang segera berbenah dengan memperkuat sumber pendapatan mandiri tanpa harus membebani masyarakat. Ia menyarankan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pembenahan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penerapan digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak.
Selain persoalan ketergantungan pusat, juru bicara Fraksi PKB, Mohamad Fauzan, turut mengingatkan Pemkab Jombang agar lebih realistis dalam memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026. SiLPA tersebut diandalkan untuk menutup defisit sebesar Rp66,617 miliar yang muncul pada struktur awal rancangan yakni antara proyeksi pendapatan Rp2,318 triliun dan rencana belanja Rp2,385 triliun. Menurut Fauzan, target SiLPA yang terlalu optimistis berisiko menghambat kelancaran program pembangunan jika realisasinya meleset.
Catatan lain datang dari perwakilan Fraksi Golkar, Rahmad Agung Saputra, yang menuntut pemerataan alokasi anggaran hingga ke level paling bawah. Ia meminta pembangunan tidak hanya berpusat pada proyek berskala besar, melainkan juga dialokasikan untuk bantuan keuangan tingkat RT dan RW guna membiayai perbaikan jalan kampung, saluran drainase, pengelolaan sampah, serta pembinaan pelaku UMKM desa.
Pada bagian akhir rapat paripurna, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan bahwa postur akhir APBD 2027 menetapkan total pendapatan daerah sebesar Rp2,536 triliun, yang bersumber dari PAD Rp764,83 miliar dan pendapatan transfer Rp1,771 triliun. Sementara itu, total belanja daerah disahkan mencapai Rp2,635 triliun dengan dukungan pembiayaan daerah sebesar Rp98,36 miliar untuk menutup selisih anggaran.
Warsubi menegaskan bahwa anggaran tersebut telah diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas pembangunan yang dijabarkan ke dalam 48 subkegiatan. Menyambut pengesahan ini, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan persiapan teknis agar penyerapan anggaran tahun 2027 berjalan optimal dan manfaatnya langsung dirasakan warga. (*)
Pewarta: Safri
