JOMBANG, beritadesa.com-Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada Senin (16/11/2026). Massa yang berasal dari pekerja PT SGS, Kecamatan Diwek ini menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun 2027 sebesar 10 persen.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, dalam orasinya mendesak pemerintah daerah untuk menetapkan kenaikan UMK 2027 minimal sebesar 10 persen dari besaran UMK saat ini yang berada di angka Rp3.320.770. Menurutnya, persentase kenaikan tersebut sangat krusial agar upah pekerja dapat lebih mendekati standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di tengah tingginya biaya hidup.
Selain menuntut kejelasan regulasi penetapan upah dari pemerintah, para buruh juga menyoroti keras praktik sistem kerja 12 jam sehari yang diterapkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing). Sistem kerja berdurasi panjang tersebut dinilai sebagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja.
“Penerapan jam kerja hingga 12 jam sangat merugikan pekerja, terutama bagi kalangan buruh perempuan yang kehilangan banyak waktu berharga untuk berkumpul dan mengurus keluarga di rumah.” Tegasnya.
Melalui aksi damai ini, massa SBPJ juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang bersama aparat kepolisian untuk turun tangan melakukan pengawasan ketat.
“Melalui aksi ini, kami mendesak instansi terkait segera memeriksa nota kesepahaman (MoU) perusahaan outsourcing, menindaklanjuti laporan kekurangan pembayaran upah, serta mengusut tuntas dugaan pemalsuan data ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.” Kata Hadi, yang di sambut sorak dukungan peserta aksi.
Aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat. Massa berharap Pemkab Jombang segera merespons tuntutan tersebut dan berpihak pada kesejahteraan kaum buruh sebelum penetapan resmi UMK tahun 2027 diputuskan. (*)
Pewarta: Safri
