JOMBANG, beritadesa.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang angkat bicara terkait polemik macetnya pencairan dana simpanan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera. Komisi A DPRD Jombang menilai telah terjadi dugaan salah kelola (mismanagement) keuangan yang serius di tubuh koperasi beranggotakan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Totok, menegaskan bahwa pihak legislatif mendukung penuh langkah para anggota koperasi apabila memilih menempuh jalur hukum. Menurutnya, opsi pelaporan ke aparat penegak hukum (APH) harus segera diambil jika hasil evaluasi internal dan penelusuran aset menemukan indikasi pelanggaran pidana.
“Pimpinan elit koperasi dinilai terlalu berani melakukan ekspansi dan pembelian aset menggunakan dana simpanan tanpa memperhitungkan likuiditas serta kewajiban jangka pendek kepada anggota,” ujar Totok dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Sorotan tajam DPRD ini menyusul temuan tingginya angka kredit bermasalah di KPRI Sejahtera yang sebelumnya tercatat menembus angka Rp45 miliar, termasuk adanya dugaan fasilitas pinjaman bernilai jumbo yang diakses oleh pihak pengurus.
Di sisi lain, tim pendamping bersama tim penyelamat KPRI Sejahtera saat ini masih bekerja keras menelusuri keberadaan dana dan aset koperasi yang nilainya diperkirakan mencapai Rp125 miliar. Kondisi kas koperasi dilaporkan mengalami kekosongan lantaran dana simpanan diduga kuat telah dialihkan menjadi aset tanah tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota.
Akibat kemelut ini, sekitar 1.400 hingga 1.500 anggota KPRI Sejahtera yang mayoritas merupakan ASN aktif maupun pensiunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang masih terkatung-katung menunggu kepastian pencairan hak simpanan mereka.
Sebelumnya, dalam forum rapat anggota pada 20 Oktober 2026 lalu, jajaran pengurus KPRI Sejahtera telah diberikan tenggat waktu selama tiga bulan untuk menindaklanjuti rekomendasi tim penyelamatan. Poin rekomendasi tersebut meliputi percepatan penagihan piutang puluhan miliar rupiah serta likuidasi atau penjualan aset guna mengembalikan dana anggota.
Sebagai bentuk keseriusan menyikapi persoalan yang melibatkan pejabat daerah ini, Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah menjatuhkan sanksi administratif dengan menonjobkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jombang, Hartono, tanpa batas waktu hingga kemelut KPRI Sejahtera tuntas diselesaikan. (*)
Pewarta: Riska












