Langkah “kroscek” lapangan ini sengaja dilakukan untuk mencocokkan data kemiskinan dengan kondisi nyata para calon siswa di rumah mereka masing-masing.
JOMBANG, beritadesa.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bergerak cepat memastikan program jaminan pendidikan tepat sasaran. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., tim gabungan melakukan peninjauan dan validasi data riil calon peserta didik baru untuk program Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026/2027, pada Senin (8/6/2026).
Selain Sekdakab Jombang Agus Purnomo, ikut serta dalam rombongan di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang, Mouna Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi.
Sinergi lintas sektoral ini diperkuat oleh peran camat sebagai titik validasi, jajaran perangkat desa setempat, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Langkah “kroscek” lapangan ini sengaja dilakukan untuk mencocokkan data kemiskinan dengan kondisi nyata para calon siswa di rumah mereka masing-masing.
Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa pada tahun ajaran ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat. Kuota tersebut dibagi ke dalam tiga jenjang, di mana masing-masing jenjang (SD, SMP, SMA) dialokasikan untuk satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 90 siswa.
“Alhamdulillah, saat ini data calon peserta didik yang masuk sudah tercatat sebanyak 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD,” ujar Agus Purnomo di sela-sela kegiatannya.
Sekda Agus Purnomo menambahkan bahwa validasi ini merupakan instruksi langsung Bupati demi memastikan bantuan pendidikan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Sesuai perintah Abah Bupati, hari ini kita pastikan di lapangan, kita cocokkan berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dengan kondisi riil. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi. menambahkan bahwa kuota 270 siswa untuk 3 jenjang, SD, SMP, SMA per jenjang 90 siswa sedangkan per rombel 30 siswa.
“Untuk penjangkauan Calon Siswa SR tahun ini petunjuk dari Kemensos multy entry multy exit artinya tidak harus kelas 1 di semua jenjang karena ada prioritas untuk menjangkau anak terlantar/tidak sekolah, anak putus sekolah/DO dan desil 1 dan 2 atau tidak mampu tp tidak masuk DTSEN (dilakukan ground chek ulang)”, tambahnya.
Dalam validasi sore ini, tim gabungan menyisir beberapa lokasi yang menjadi tempat tinggal para calon siswa . Diantaranya di Dusun Sidodadi (RT 04 / RW 08), Desa Brangkal, Dusun Brodot (RT 06 / RW 03), Desa Brodot, Dusun Butuh (RT 03 / RW 02), Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.
Kehadiran tim validasi disambut haru dan antusias oleh pihak keluarga. Program Sekolah Rakyat ini dinilai menjadi angin segar dan tumpuan harapan bagi masa depan anak-anak mereka. Salah satu orang tua calon peserta didik yang tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah.
“Bapak Bupati, saya sangat berterima kasih karena anak saya bisa masuk di Sekolah Rakyat ini. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah kembali dan kelak sukses seperti bapak-bapak yang menolong anak saya hari ini,” ucap salah satu orang tua siswa dengan penuh haru.
Dengan adanya validasi faktual yang melibatkan BPS, Disdikbud, dan Dinsos ini, Pemkab Jombang optimis program Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar memberikan akses pendidikan gratis, namun menjadi batu loncatan yang efektif untuk mengangkat kesejahteraan keluarga kurang mampu di Jombang. (*)
Editor : Maya
