Kepada seluruh kepala daerah, diingatkan agar fokus bekerja untuk rakyat. Kepala daerah di Indonesia, jangan sampai berani atau nekat mencari celah untuk korupsi.
JAKARTA, beritadesa.com-Komisi II DPR RI meminta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah. Terlebih, setelah sejumlah kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam hitungan hari.
Pernyataan tegas itu, diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR, Muhammad Toha. Politikus PKB ini menegaskan, mendukung penuh langkah tegas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur,” kata Toha dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Kepada seluruh kepala daerah, Toha mengingatkan, fokus bekerja untuk rakyat. Kepala daerah di Indonesia, jangan sampai berani atau nekat mencari celah untuk korupsi.
“Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional,” ujar Toha.
Sementara, KPK mengungkapkan, OTT Bupati Pati Sudewo diduga berkaitan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan TPK berkaitan pemberian uang untuk menduduki jabatan di pemerintahan desa.
“Diduga terkait pengisian jabatan kaur, kasi. Serta, sekretaris desa,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Januari 2026.
Budi menyampaikan, saat ini Sudewo bersama tim KPK tengah dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Total terdapat delapan orang yang dibawa ke Jakarta menggunakan penerbangan komersial sekitar pukul 08.00 WIB.
Sebelumnya, Sudewo terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Polres Kudus, Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan awalan.
Selain OTT di Kabupaten Pati, KPK juga melakukan operasi senyap di Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, sembilan orang telah dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan, termasuk Wali Kota Madiun Maidi.
KPK menduga OTT di Kota Madiun berkaitan dengan praktik suap proyek dan dana corporate social responsibility (CSR). Melalui forum ekspose atau gelar perkara, penyidik telah menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka.
KPK memastikan pengumuman resmi terkait identitas tersangka. Serta, konstruksi perkara baik di Pati maupun Madiun akan disampaikan melalui konferensi pers. (*)
Editor : Marwan
