ECOTON Desak DLH Jombang & APH Tangkap Pelaku Pembuangan Limbah Beracun di Wonosalam

FOTO: Sejumlah aktivis dari ECOTON mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap berwarna putih, menggelar aksi unjuk rasa di kantor DLH Jombang, pada Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewah).

Desakan keras ECOTON tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DLH Jombang pada Rabu (18/11/2026), di mana para aktivis mengenakan alat pelindung diri lengkap sebagai simbol darurat pencemaran.

JOMBANG, beritadesa.com-Lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah (ECOTON) mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku pembuangan limbah beracun atau Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) jenis slag aluminium di kawasan hutan Kecamatan Wonosalam.

Desakan keras tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DLH Jombang pada Rabu (18/11/2026), di mana para aktivis mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap sebagai simbol darurat pencemaran.

ECOTON menilai pembiaran terhadap pelaku kejahatan lingkungan ini tidak bisa ditoleransi. Pasalnya, limbah abu sisa peleburan logam dengan volume mencapai lima truk pengangkut (dump truck) itu dibuang secara ilegal di kawasan hutan Dusun Carangwulung, yang merupakan daerah penyangga Taman Hutan Raya (Tahura), kawasan konservasi, sekaligus sumber mata air utama warga.

Koordinator aksi ECOTON, Amirudin, menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak memiliki alasan untuk mengulur waktu dalam meringkus pelaku. Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan timnya selama dua hari, ECOTON mengantongi petunjuk kuat berupa rekaman kamera pengawas (CCTV) yang merekam pergerakan iring-iringan truk pengangkut limbah menuju lokasi dan kembali dalam keadaan kosong.

“Itu yang kami dorong agar pelaku segera ditangkap. Karena kalau dari investigasi kami selama dua hari ini, kami melihat bukti-buktinya itu sebenarnya cukup kuat,” tegas Amirudin di sela-sela aksi di kantor DLH Jombang.

Menurut Amirudin, penangkapan pelaku menjadi kunci utama untuk memberikan efek jera sekaligus membongkar jaringan penghasil limbah industri yang membuang racun di kawasan hulu sungai. Selain penindakan hukum yang tegas, ECOTON juga menuntut pembersihan lokasi (clean up) secara menyeluruh dan pemberian ganti rugi yang adil bagi para petani yang dirugikan.

“Wonosalam merupakan kawasan penting, menjadi penyangga hutan Tahura, kawasan konservasi, serta memiliki banyak mata air dan sungai. Jangan sampai pencemaran ini berulang dan mengancam lingkungan,” ujarnya.

Secara hukum, aksi pembuangan limbah berbahaya secara ilegal (dumping) ini merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Berdasarkan Pasal 104 jo. Pasal 60 UU PPLH, setiap orang yang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin terancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Tak hanya pihak pengangkut di lapangan, perusahaan penghasil limbah B3 yang lalai mengelola limbahnya sesuai ketentuan juga dapat dijerat Pasal 103 UU PPLH dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun hingga 3 tahun serta denda Rp1 miliar sampai Rp3 miliar.

Bahkan, apabila pencemaran lingkungan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja hingga melampaui baku mutu kerusakan lingkungan, pelaku maupun korporasi dapat dijerat Pasal 98 UU PPLH dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat, yakni pidana penjara antara 3 hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Urgensi penangkapan dan penjeratan pidana bagi pelaku semakin mendesak setelah dampak limbah berbau menyengat dan terasa panas tersebut mulai merusak lahan pertanian warga penggarap hutan (pesanggem) di Desa Carangwulung. Tercatat sedikitnya 30 tanaman produktif seperti kopi, durian, dan karet mulai mengering akibat terpapar serbuk limbah berbahaya itu.

Salah seorang petani terdampak, Sandi, mengaku merugi karena tanaman kopi yang baru ditanamnya layu sebelum sempat dipanen. Sejak mendapati kebunnya tercemar pada Senin (16/11/2026), ia terpaksa membersihkan tumpukan limbah secara manual menggunakan cangkul seadanya demi menyelamatkan sisa tanaman.

“Iya berdampak, tanamannya jadi kering yang terkena limbah itu. Saya tahu itu pas hari Senin waktu mau berangkat melihat tanaman di lokasi itu. Ini belum semuanya berbuah, tapi tetap saya bersihkan sebisa saya,” keluh Sandi.

Menanggapi tuntutan penangkapan pelaku tersebut, Kepala DLH Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim penegakan hukum (Gakkum) serta melaporkan kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Bukti fisik sampel limbah maupun petunjuk rekaman CCTV juga telah diserahkan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kendati demikian, Ulum mengaku proses pelacakan perusahaan penghasil limbah masih membutuhkan pendalaman karena material slag aluminium dibuang dalam bentuk curah tanpa kemasan identitas. Sementara untuk pembersihan lokasi, DLH belum bisa langsung mengeksekusinya karena penanganan limbah B3 terikat protokol keselamatan khusus.

“Memang apa yang diadukan masyarakat betul. Dugaan sementara mengarah ke limbah B3. Karena protokol penanganannya berbeda, kami belum berani melakukan langkah clean up. Limbah yang ditemukan terindikasi sebagai limbah B3 berbentuk curah tanpa kemasan atau karung, sehingga agak menyulitkan bagi kami untuk mengidentifikasi sumbernya,” jelas Miftahul Ulum.

Pewarta: Safri Nawawi

Exit mobile version