JAKARTA, beritadesa.com-Polda Metro Jaya menggelar acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). Acara yang dihadiri oleh sekitar 100 peserta dan turut dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Namun, kegiatan tersebut kini menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan adanya penggunaan peserta bayaran yang mengenakan jas almamater universitas secara tidak sah.
Kontroversi bermula ketika sebuah video viral di media sosial menampilkan seorang peserta yang mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira). Dalam pengakuannya, pria bernama Bayu Setiadi alias Dino tersebut menyatakan bahwa dirinya bukanlah seorang mahasiswa, melainkan warga biasa yang hadir karena diajak oleh sebuah komunitas dan diberi bayaran.
“Saya Bayu Setiadi alias Dino. Saya di sini hendak mengklarifikasi bahwa saya bukan mahasiswa Undira. Saya mengikuti acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar. Mengenai almamater yang saya kenakan, itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal-usulnya,” ungkap Bayu dalam video klarifikasi bersama Ormawa Undira.
Bayu menyampaikan permohonan maaf terbuka atas tindakannya yang dinilai mencoreng nama baik kampus Undira.
Tak hanya Bayu, sosok perempuan bernama Sari (22) yang tampil membacakan naskah narasi imbauan damai mengenakan jas almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) turut dibongkar oleh netizen. Mantan majikannya melalui akun media sosial mendapati fakta bahwa Sari merupakan mantan asisten rumah tangga (ART) yang diperdaya atau dibayar untuk berpura-pura menjadi mahasiswa.
Pencatutan atribut perguruan tinggi oleh massa sewaan/ bayaran dalam acara yang diinisiasi kepolisian itu menyulut amarah civitas akademika. Pihak Biro Humas Undira langsung mengeluarkan pernyataan tegas. Undira membantah keras status kemahasiswaan pria yang bersangkutan dan memastikan namanya tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif maupun alumni di pangkalan data universitas.
Selain Undira, protes serupa juga dilayangkan oleh seorang dosen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang mencurigai adanya peserta lain yang mengenakan almamater BSI tanpa izin dalam iring-iringan massa tersebut. Pihak Rektorat UBSI secara resmi menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak pernah menerima undangan maupun mengirimkan delegasi mahasiswa ke acara tersebut.
Sikap keras juga dilontarkan oleh Ziko Harnadi, dosen UBSI sekaligus anak dari salah satu pendiri yayasan BSI. Ziko mengecam keras rekayasa acara yang menyalahgunakan almamater institusinya demi kepentingan citra seremonial.
“Dear Indonesia, you’re sick! Sebagai konteks, saya adalah dosen UBSI & ayah saya merupakan pembina yayasan BSI dan melihat almamater disalahgunakan seperti ini, jujur bagi saya ini udah termasuk ke pencemaran nama baik UBSI. Shame on you, duit aja yang dipikirin, kali-kali pake hati nurani!” cetus Ziko merespons tajam rekayasa acara tersebut di akun threadnya.
Menanggapi polemik ini, Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi resmi bahwa pihak kepolisian bertindak sebagai fasilitator dan pengaman jalannya acara demi kelancaran deklarasi damai. Terkait mobilisasi massa dan penyediaan atribut kampus, polisi menjelaskan bahwa urusan teknis tersebut dikoordinasikan oleh perwakilan organisasi kepemudaan serta komunitas eksternal. Pihak kepolisian mengaku tidak melakukan verifikasi kartu mahasiswa secara personal di lokasi karena memercayai daftar peserta yang diajukan oleh koordinator lapangan.
Polda Metro Jaya menyatakan akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi mendalam bersama pihak penyelenggara komunitas agar insiden yang mencederai marwah institusi akademik ini tidak terulang kembali di masa mendatang.
Di sisi lain, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad yang hadir di lokasi juga menegaskan bahwa kapasitas kehadirannya murni untuk memenuhi undangan resmi guna memberikan motivasi kepada generasi muda. Raffi menyatakan sama sekali tidak mengetahui ataupun terlibat dalam urusan operasional kepesertaan maupun dugaan adanya transaksi pembayaran di lapangan.
“Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara. Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir,” kata Raffi Ahmad dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Acara bertajuk “Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026” yang sejatinya diklaim Polda Metro Jaya melibatkan sekitar 100 mahasiswa untuk mempererat persatuan dan menangkal hoaks itu kini justru berbalik menjadi sorotan tajam. Publik dan aktivis mahasiswa mengecam keras pengerahan “mahasiswa palsu” sebagai bentuk manipulasi opini publik yang merusak integritas dan gerakan murni mahasiswa di Indonesia. (*)
Pewarta: Marwan
