JAKRTA, beritadesa.com-Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang.
Selain Arsin, polisi juga menetapkan tiga orang lainya sebagai tersangka, yakni Sedkes Kohod ber inisial UK alias OK, SP, dan CE selaku penerima kuasa.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, mengtakan penetapan ini dilakukan usai gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, pada kesempatan ini, kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan empat tersangka,” kata Brigjen Djuhandani kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Keempat tersangka, terbukti terlibat melakukan pemalsuan surat permohonan hak atas tanah.
“Kita menetapkan saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod, Saudara UK (atau OK) Sedkes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima, keempatnya telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka,” Ujarnya.
Menurut Brigjen Djuhandani, praktik pemalsuan itu dilakukan oleh para tersangka sejak 2023.
“Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades, Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024,” terangnya.
Dalam kasus ini penyidik, akan melanjutkan penyidikan lebih lanjut dan telah melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka.
Bareskrim Polri Gledah Kantor Desa, Rumah Kades dan Sekdes Kohod
Sebelumnya, dalam perkara ini Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yakni kantor Desa Kohod, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, dan rumah Sekretaris Desa Kohod.
Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantranya alat yang diduga digunakan untuk memalsukan girik wilayah yang dipasangi pagar laut.
“Hasil dari penggeledahan, kami mendapatkan satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod. Kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” kata Djuhandani kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, penyidik menyita beberapa lembar kertas salinan bangunan baru atas nama pemilik yang terdiri dari beberapa orang, tiga lembar surat keputusan kepala desa, catatan rekapitulasi permohonan dana transaksi, serta beberapa rekening. Ada juga sisa-sisa kertas yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen karena identik dengan bahan kertas yang digunakan untuk warkat.
“Ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekretaris desa yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan,” terangnya.
Surat-surat yang palsu itu digunakan untuk menjadi dokumen syarat permohonan untuk membuat warkat. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa identitas warga desa dicatut untuk memalsukan surat-surat.
“Beberapa warga memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta salinan KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara itu, warga ini tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki atau menguasai tanah tersebut,” Ungkapnya. (*)
Pewarta : Budi W
