Gugatan tersebut dilayangkan kepada tiga institusi penegak hukum sekaligus, yakni Polres Kediri Kota, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.
JOMBANG, beritadesa.com-Menilai proses penangkapan hingga penetapan tersangka terhadap dirinya cacat prosedur, seorang sopir truk asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bernama Rio Wahyu Eka Novavianto (31), mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jombang.
Gugatan tersebut dilayangkan kepada tiga institusi penegak hukum sekaligus, yakni Polres Kediri Kota, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.
Melalui tim kuasa hukumnya, Rio mempersoalkan keabsahan tindakan hukum setelah Rio ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengiriman 1,84 juta batang rokok ilegal senilai Rp 2,73 miliar.
Kasus ini bermula pada 24 September 2026 sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, Rio tengah mengemudikan truk boks yang mengangkut barang dari Surabaya menuju Jakarta. Ketika melintas di dekat pintu keluar (Exit) Tol Bandar, Jombang, truk yang dikendarainya mengalami pecah ban sehingga ia menepi di sebuah tempat tambal ban.
Saat sedang menunggu perbaikan ban, tim dari Bea Cukai Kediri mendatangi lokasi dan mengamankan Rio beserta muatannya. Dari hasil pemeriksaan di dalam boks truk, petugas menemukan 450 dus atau sebanyak 1.840.000 batang rokok merek Marllong asal Madura yang tidak dilekati pita cukai. Total nilai barang tersebut ditaksir mencapai Rp 2,73 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,78 miliar.
Dalam penangkapan dan penahanan terhadap tersebut, Bea Cukai Kediri meminta bantuan Polres Kediri Kota, baik dalam penangkapan maupun penahanan Rio di Lapas Kelas IIA Kediri.
Polres Kediri Kota menerbitkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/87/IX/RES.1.24/2026 Satreskrim tanggal 24 September 2026. Kemudian surat perintah penahanan nomor SP.Han/91/IX/RES.1.24/2026 Satreskrim tanggal 25 September 2026 agar Rio ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Kediri.
Sehingga sejak 25 September 2026, Rio resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kediri. Ia dijerat dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 17 Ayat (1) KUHP.
Melalui tim kuasa hukumnya Rio, Moch Purwanto menilai penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap Rio mengandung cacat prosedur.
“Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah kewenangan wilayah hukum. Kami menilai keterlibatan Polres Kediri Kota tidak sah karena lokasi penangkapan berada di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Selain itu, penetapan tersangka dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara yang sesuai aturan.” kata Moch Purwanto kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Tidak hanya itu, pihaknya juga menggugat surat perpanjangan penahanan Rio yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Dalam surat nomor B-551/ M.5.24/Ft.2/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026 itu, penahanan Rio diperpanjang 40 hari.
“Kami menilai perpanjangan penahanan tersebut juga tidak sah. Sebab diajukan Polres Kediri Kota yang tidak mempunyai kewenangan terhadap kasus ini.” Terangnya.
Sedangkan Rio sendiri mengaku hanya bekerja sebagai sopir ekspedisi dengan upah perjalanan sebesar Rp 7,5 juta dan sama sekali tidak mengetahui bahwa boks truk yang terkunci tersebut berisi rokok ilegal.
Menanggapi gugatan tersebut, seluruh pihak termohon menyatakan bahwa proses hukum yang dijalankan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sidang kedua beragenda jawaban termohon di PN Jombang, Rabu (11/11/2026), pihak Polres Kediri Kota menegaskan bahwa proses penyidikan telah melewati gelar perkara dan didukung minimal dua alat bukti yang sah.
Sementara itu, perwakilan Bea Cukai Kediri menilai gugatan praperadilan yang diajukan pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pihak Kejari Jombang juga menegaskan bahwa penerbitan perpanjangan penahanan telah dilakukan secara prosedural berdasarkan surat permintaan resmi dari penyidik Bea Cukai Kediri.
Sidang gugatan praperadilan ini dijadwalkan akan memasuki agenda pembacaan putusan oleh hakim tunggal PN Jombang pada 18 November 2026 mendatang. (*)
Pewarta: Riska
