PERSETUJUAN Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (11/11/2026), menandai babak baru perencanaan pembangunan Kota Santri.
Di atas kertas, pengesahan ini berjalan mulus dengan persetujuan seluruh fraksi. Namun, jika kita membedah angka-angka di balik postur akhir yang disepakati, tersimpan sejumlah catatan kritis yang menuntut kewaspadaan publik maupun pengawasan ketat legislatif.
Dengan total belanja daerah mencapai Rp2,635 triliun dan proyeksi pendapatan sebesar Rp2,536 triliun, APBD Jombang 2027 menyimpan persoalan klasik pengelolaan fiskal daerah: ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat dan struktur belanja yang belum sepenuhnya berpihak pada akselerasi pembangunan fisik.
Dominasi Belanja Birokrasi
Sorotan paling tajam layak diarahkan pada komposisi belanja daerah. Dari total belanja Rp2,635 triliun, pos Belanja Operasi menyedot hingga Rp2,063 triliun atau setara 78,29 persen.
Artinya, hampir empat perlima uang rakyat di APBD Jombang habis untuk membiayai kebutuhan rutin birokrasi mulai dari gaji pegawai, tunjangan, operasional perkantoran, hingga belanja barang dan jasa.
Sebaliknya, Belanja Modal yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur jangka panjang dan aset publik hanya mendapat jatah Rp150,21 miliar atau sekitar 5,70 persen.
BACA JUGA :
- APBD Jombang 2027 Resmi Disahkan, Dewan Beri Rapor Merah Soal Ketergantungan Dana Pusat
- Menyoal Arah APBD Jombang, Untuk Siapa Triliunan Rupiah Itu Mengalir?
- Syahwat Politik Warsubi-Salmanudin: Janji Manis Kampanye Yang Menguap di Altar APBD 2027
- Kasus HGB Siluman PCN Jombang: Pemkab Lembek, DPRD Mandul, Kejari Masuk Angin? Segera Seret Pelaku ke Penjara!
Angka di bawah 10 persen ini merupakan sinyal lampu kuning. Dengan ruang belanja modal sekecil itu, masyarakat Jombang tidak bisa berharap banyak akan adanya lompatan besar dalam perbaikan jalan kabupaten, irigasi pertanian, maupun fasilitas layanan dasar pada tahun 2027. APBD kita masih terjebak menjadi anggaran belanja pegawai, bukan anggaran pengungkit ekonomi.
Defisit yang Melebar dan Pertaruhan SiLPA
Kejanggalan kedua terlihat dari pergeseran angka defisit antara rancangan awal dan pengesahan akhir. Pada pembahasan awal, defisit diproyeksikan berada di angka Rp66,61 miliar. Namun, saat ketuk palu akhir, kenaikan target pendapatan tidak mampu mengimbangi lonjakan rencana belanja, sehingga defisit justru melebar menjadi sekitar Rp98,36 miliar.
Untuk menambal lubang hampir Rp100 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang mengandalkan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bertumpu pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan 2026. Langkah ini merupakan pertaruhan fiskal yang berisiko tinggi.
Di satu sisi, jika target SiLPA sebesar itu benar-benar terwujud di akhir 2026, hal itu justru menjadi bukti lemahnya kinerja penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun ini.
Di sisi lain, apabila serapan anggaran akhir tahun ternyata tinggi dan SiLPA riil meleset di bawah proyeksi, maka APBD 2027 terancam mengalami defisit kas yang berujung pada penundaan pembayaran atau pemangkasan program di tengah jalan.
Kemandirian Fiskal yang Jalan di Tempat
Persoalan struktural berikutnya adalah kemandirian fiskal yang belum beranjak dari zona nyaman. Dalam postur akhir APBD 2027, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok stagnan di angka Rp764,83 miliar, atau hanya menyumbang 30,16 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, hampir 70 persen napas keuangan Jombang sebesar Rp1,771 triliun masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
BACA JUGA:
- Arak Kecam Keras P-APBD Jombang 2026: Anggaran 15 Mobil Dinas Rp7 Miliar Cederai Hati Rakyat
- Menyoal Nalar Pemkab Jombang: Membeli Mobil Dinas Baru Lebih Utama Ketimbang Rakyat Yang Kekeringan?
- Dosa Mafia Limbah di Jombang: Mengapa Rakyat Yang Harus Bayar Tebusan Lewat Pajak?
Tingginya ketergantungan ini membuat postur APBD Jombang sangat rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional. Sewaktu-waktu pemerintah pusat melakukan penyesuaian atau pemotongan transfer ke daerah, pembangunan di Jombang akan langsung goyah.
Pemerintah daerah semestinya tidak hanya mengandalkan intensifikasi pajak yang berpotensi membebani warga, tetapi berani melakukan terobosan dalam optimalisasi aset daerah serta menyehatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi nyata terhadap PAD.
Ruang Darurat yang Terbatas
Di tengah ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang kerap memicu banjir luapan sungai maupun tanah longsor di wilayah Jombang, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar (0,38 persen) juga patut dipertanyakan kecukupannya. Cadangan dana darurat yang tipis menuntut perencanaan mitigasi bencana yang jauh lebih presisi agar penanganan darurat tidak tersandera keterbatasan anggaran.
Pada akhirnya, disetujuinya APBD 2027 bukanlah garis finis, melainkan titik awal ujian bagi kepemimpinan Bupati Warsubi dan jajaran OPD. Delapan program prioritas yang telah dipecah ke dalam 48 subkegiatan harus dikawal ketat pelaksanaannya.
Tanpa efisiensi pada belanja rutin dan keberanian memangkas birokrasi yang tidak produktif, APBD triliunan rupiah ini berisiko hanya menjadi rutinitas tahunan yang megah di angka, tetapi minim dampak bagi kesejahteraan warga Jombang. (*)
Oleh: Safri Nawawi (Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAK Jatim)
