Hukrim  

Korupsi KUR Mikro BNI Jember, Kejati Jatim Kembali Tetapkan Empat Tersangka Baru

FOTO: Kejati Jatim menetapkan dan menahan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi KUR Mikro BNI Kantor Cabang Jember periode 2021–2023. Senin (16/11/2026).

SURABAYA, beritadesa.com-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Jember periode 2021–2023. Penetapan yang diumumkan pada Senin (16/11/2026) ini merupakan pengembangan dari skandal penyimpangan terstruktur yang merugikan negara hingga total Rp 41,48 miliar.

Berdasarkan keterangan resmi penyidik, keempat tersangka baru ini berasal dari pihak swasta, pengurus kelompok masyarakat, serta internal bank, yakni : ASH Menjabat sebagai Direktur CV Karomah Jaya Mandiri yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 10 November 2026.

Selanjutnya A sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC sebagai Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, dan HP (atau AP) sebagai Pejabat Sementara (Pgs) BNI Kalisat yang diduga meloloskan fasilitas kredit secara tidak sah.

Keempat tersangka tesebut, diduga memiliki keterkaitan dengan MFH selaku Pemimpin Cabang BNI Jember dalam penyimpangan penyaluran KUR melalui pola channeling dengan melibatkan Collection Agent.

“Dalam penyaluran KUR Mikro ini ditemukan penyimpangan berupa penggunaan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur karena bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif dan layak, tidak dilakukannya verifikasi dokumen secara benar, serta penguasaan buku tabungan dan ATM oleh pihak Collection Agent.” jelas Aspidsus Dr. IG Punia Atmaja bersama Asintel dan jaksa penyidik. Senin (16/11/2026).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam perkara penyaluran KUR Mikro BNI Jember mencapai Rp41.487.138.481. Dari jumlah tersebut, kerugian melalui CV Karomah Jaya Mandiri sebesar Rp3.301.848.868, sedangkan melalui Pokmas Titipan Barokah sebesar Rp2.955.008.424.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Terhadap tersangka A, JAC, dan HP, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jatim. Ketiganya menyusul tersangka ASH yang lebih lebih dahulu ditahan.” Ujar

Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberantas praktik fraud di lingkungan perbankan. Atas penanganan perkara tersebut, pihak BNI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan atas langkah cepat dalam menindaklanjuti laporan hingga proses penegakan hukum berjalan secara profesional.

Kejati Jatim akan terus mendalami perkara ini guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memastikan pertanggungjawaban hukum atas penyimpangan penyaluran dana KUR yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat pelaku usaha produktif. (*)

Pewarta: Agus. W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *