Capaian ini juga menandai bukti keberhasilan Pemkab Jombang dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
JOMBANG, beritadesa.com-Pemerintah Kabupaten Jombang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP yang diaraih ini, menjadi bukti bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah.
Capaian ini juga menandai bukti keberhasilan Pemkab Jombang dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 tersebut, diterima lansung oleh Bupati Jombang, Warsubi, bersama Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026) siang.
Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas hasil pemeriksaan tersebut. Ia menyebutkan, bahwa opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan.
“Alhamdulillah, Pemkab Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jatim,” ujar Bupati Warsubi.
Ia menambahkan, terjaganya kepatuhan administrasi ini tidak lepas dari sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif. DPRD Jombang dinilai sangat mendukung program kerja kepala daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah juga selalu membuka ruang bagi legislatif untuk memberikan masukan konstruktif demi pembangunan Jombang yang lebih baik.
“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” ungkapnya.
Bupati Warsubi berharap, terjaganya opini WTP ke-13 ini menjadi pelecut motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Jombang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, ketertiban anggaran di atas kertas harus bermuara pada dampak nyata di lapangan, yaitu peningkatan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jombang.
“Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Kedepan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan PAD, demi mewujudkan visi besar kita bersama: Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Riska
